Jokowi, Cintaku Padamu Berubah!

Frumens Arwan | Redaksi

Di hari ulang tahun saya yang akan datang, saya akan menulis ini di akun media sosial saya: “Saya bersyukur bahwa saya lahir setelah Orde Baru tumbang. Tetapi saya tidak ingin mati di rezim (Jokowi) yang laknat ini.”

Musim kemarau di awal Juli 2014, saya baru saja lulus Sekolah Menengah Pertama. Ketika itu, seorang lelaki berbadan kurus mirip Bapak saya terpilih sebagai presiden ketujuh republik tercinta ini. Jalan politik yang dilaluinya berlangsung mulus: dari Walikota Solo, terus menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan berakhir sebagai orang nomor satu di republik ini.

Saya jatuh cinta: pada sosoknya yang teduh, nada bicaranya yang pelan, dan gayanya yang merakyat. Beliau lekat dengan sosok-sosok sederhana yang sering saya jumpai di bengkel kayu milik Bapak, sebagaimana kemudian memang saya tahu bahwa beliau memulai usaha bengkel di Solo, tanah kelahirannya. Sepertinya ia memang sosok pekerja keras yang tak banyak bicara. Persis seperti Bapak, kata saya waktu itu.

Kemenangannya waktu itu bagi saya adalah kemenangan rakyat. Di masa-masa awal kepemimpinannya, beliau memang tampak sangat peduli dengan rakyat-rakyat kecil, kaum dari mana ia sendiri berasal. Ia memperhatikan Indonesia bagian timur, pelosok negeri yang selalu menjadi korban dari “Jawasentrisme” sejak berdirinya negeri ini.

Sekali lagi saya jatuh cinta. Sebabnya, saya merasa―sebagaimana juga kaum minoritas Katolik pada waktu itu― bahwa beliau “sehaluan” dengan saya. Bahkan, sebagai seorang pelajar saya bilang waktu itu, “Segala hal bisa berubah, kecuali cintaku pada Jokowi.” Waktu itu saya belum benar-benar mencintai seorang wanita sehingga saya tak memasukkannya di dalam nazar naif saya itu.

Pada Pilpres 2019, ia memang menang lagi, dengan pendukung yang sama dan dengan janji yang sama. Namun, seiring berjalannya waktu saya tahu bahwa ada yang telah berubah darinya. Ketika itu, saya menjadi tahu dan sadar bahwa siapa pun itu, ketika sudah asyik dengan kekuasaan, toh akhirnya menjadi jatuh juga. Nilai-nilai ideal yang dianutnya bisa runtuh. Asal-usulnya sendiri bisa ia lupakan. Hal paling sederhana yang tampak adalah bagaimana Jokowi yang ketika pada Pilpres 2014 sangat tenang dalam setiap orasi politiknya, kini menjadi sangat “keras.” Warna kampanye politiknya bukan lagi senyum dan nada suara yang pelan, tetapi penuh dengan amarah dan ancaman.

Sejak saat itu, semua hal berubah, termasuk cintaku pada Jokowi. Barangkali yang tidak berubah di atas muka bumi ini, bagi saya,  hanyalah cinta saya pada putri cantik dari seorang guru bahasa Inggris di Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng, murni sejak saya pertama kali jatuh cinta. Kini, sebagai seorang mahasiswa yang cukup rajin membaca koran dan dengan setia mengikuti perkembangan politik di negeri tercinta ini, saya tidak lagi mencintai Jokowi. Saya banyak menaruh curiga pada beliau dengan alasan-alasan berikut.

Pertama, beliau kini “rajin” membungkam kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan berpendapat rekan-rekan saya yang mahasiswa. Ini parah. Dahulu, saya begitu sedih ketika presiden saya itu dihina dan dicaci maki orang. Bahkan saya hampir ikut menangis ketika suatu kali, di salah satu stasiun televisi, saya melihat beliau menangis di hadapan rakyatnya sendiri. Tentu karena beliau dihina. Saya pikir, ‘Bagaimana yah rasanya jadi seperti beliau? Sudah susah payah memimpin negara seluas ini, balasannya cuma dicaci maki.’ Dahulu saya menganggap beliau sebagai pribadi yang sabar.

Sekarang, di zamannya, Jokowi “giat” membungkam kebebasan berpendapat. Dengan kedok pelanggaran terhadap UU ITE, ia mencoba menundukkan mereka yang mengambil sikap oposisi terhadap kekuasaannya. Yang paling lucu adalah ketika beliau bilang bahwa beliau rindu didemo. Itu terdengar seperti seruan “Tampar aku, dong!” Giliran dikritik dengan tajam, katanya kritik harus  punya etika dan sopan santun. Katanya berpendapat secara bebas itu hak setiap warga negara. Giliran dikritik dengan mural, muralnya dihapus oleh aparat. Tentu atas perintah beliau yang seolah-olah tampak tenang-tenang saja. Baliho Puan Maharani dengan jargon “Kepak Sayap Kebhinekaan (kata “kebhinekaan” bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “kebinekaan”), malah bertebaran di mana-mana.

Karena ulah Jokowi tersebut, indeks demokrasi Indonesia, sebagaimana dilaporkan The Economist Intelligence Unit, berada di posisi ke-64 di dunia pada tahun 2020. Ini merupakan yang paling rendah dalam 14 Tahun terakhir (Tempo, 29 Agustus 2021, hlm. 20).

Kedua, bagi saya, apa yang akan saya ingat mengenai Jokowi di tahun-tahun mendatang adalah soal janji-janjinya, yang lebih mirip janji-janji mantan: manis, tapi bukan gula. “The King of Lip Service”, kata Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-UI). Itu benar. Banyak janji-janji beliau yang kini jadi bualan semata. Sebut saja penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), revisi UU ITE, rindu didemo, dan ribuan janji manis lainnya. Kondisi ini persis seperti sebuah meme yang mengatakan: “Ada kalanya dongeng itu tidak dimulai dengan: ‘Pada zaman dahulu kala…’, tetapi bisa juga dimulai dengan: ‘Kalau saya terpilih nanti…’”. Ah, Jokowi. Ketika membayangkan wajahnya, saya teringat Pinokio dalam dongeng anak karya Carlo Collodi.

Ketiga, janji Jokowi untuk memberantas korupsi adalah semacam bualan. Dalam kampanye pada Pilpres 2019, Jokowi dan Ma’ruf Amin mengutarakan dalam salah satu misinya bahwa mereka akan“menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.” Ini janji kosong. Julian Batubara saja, yang adalah mantan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju Jokowi, malah terlibat korupsi Bansos yang ditujukan untuk warga yang terdampak Covid-19, salah satu kejahatan terbesar abad ini. Korupsi pada era Jokowi sangat masif terjadi, berlangsung dari tingkat pusat hingga daerah. Ini mirip korupsi yang terjadi pada era Orde Baru, bahkan bisa jadi jauh lebih besar.

Keempat, implementasi hukum di Indonesia jelas “tajam ke bawah dan tumpul ke atas”. Sanksi hukum yang diberikan kepada koruptor kelas kakap malah lebih ringan dari mereka yang mencuri sandal atau kakao misalnya. Bahkan, timbul wacana menghebohkan ketika koruptor “beken” seperti Juliari Batubara, meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia dan keluarganya sudah sangat menderita sekarang. Aksi tipu-tipu ini sering pula saya temui di akhir setiap film azab, ketika tokoh antagonis memohon belas kasihan kepada pemeran utama. Ah, persetan Juliari!

Kelima, perusakan lingkungan oleh oligarki juga marak terjadi di rezim Jokowi. Saya menyebutnya rezim, karena ia mengaku demokratis, nyatanya tidak sama sekali. Di mana-mana hutan-hutan dibabat. Sungai, laut, dan mata air dicemari limbah tambang. Tanah milik warga dicaplok. Hal ini sungguh bertentangan dengan janji kampanye Jokowi yang katanya akan sangat mengedepankan keselamatan lingkungan.

Keenam, ada berbagai kebijakan ganjil yang diterapkan pada rezim Jokowi ini. Salah satunya adalah tes wawasan kebangsaan untuk pegawai KPK, yang bagi saya merupakan suatu bentuk cacat nalar dan pelanggaran hak asasi manusia karena diduga merendahkan dan melecehkan martabat perempuan. Ibarat ‘sudah jatuh ketimpa tangga pula’, pengesahan revisi UU KPK malahan memperlemah KPK, bukan memperkuatnya. KPK, apes benar nasibmu.

Saya cukup kewalahan ketika hendak mengakhiri tulisan ini karena bagi saya “dosa” politik Jokowi sudah terlampau banyak, hal yang tidak bisa saya uraikan dalam sebuah tulisan sederhana ini. Namun, sebagai seorang mahasiswa, saya berharap supaya Anda sadar bahwa Jokowi yang selama ini Anda pikir beres-beres saja, sebenarnya sudah tidak beres lagi. Juga bahwa negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Sebabnya, kita bisa mencintai negeri ini, tanpa harus mencintai para pemimpinnya.