Mengakomodasi Iklim Demokrasi Desa

 832 total views,  1 views today


Anno Susabun|Redaksi

Baru-baru ini, saya terlibat dalam diskusi panjang lebar di sebuah Grup Facebook. Isu yang menggelending dalam perbincangan itu adalah seputar kritik atas manajemen pemerintahan sebuah  desa di Manggarai Timur, terutama setelah masa transisi kepemimpinan dari kepala desa yang lama menuju kepala desa baru. Sejauh pembacaan saya, para anggota grup itu begitu ngotot mempertahankan kebenaran versinya tentang seperti apa kebijakan dan sejauh mana realisasi kebijakan tersebut berjalan pada periode kades sebelumnya.

Sekurang-kurangnya ada dua posisi dominan; yang pertama gencar melakukan kritik dengan mempertanyakan bukti-bukti nyata pembangunan selama periode sebelumnya, dan yang kedua bersikap defensif, berusaha mempertanyakan alasan kritik dari kelompok pertama dan alat bukti yang membenarkan kritikan tersebut. Saya tidak hendak membahas kebijakan dan realisasi pembangunan desa itu di sini. Tulisan kecil ini hanya memberikan pertimbangan tentang seperti apa aktor-aktor di desa memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, keadilan, dan transparansi.

Di tengah banyaknya berita penangkapan Kepala dan staf pemerintahan desa yang melakukan tindak pidana korupsi, debat di atas tampak seksi. Tentang korupsi di level desa, data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa pada tahun 2019, korupsi di sektor anggaran desa paling banyak ditindak oleh penegak hukum ketimbang di sektor lain. ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar.

Perdebatan di media sosial tentu saja menunjukkan perhatian banyak orang terhadap isu-isu demokrasi yang sedang berkembang di wilayah perdesaan. Korupsi, misalnya marak dilakukan oleh pejabat desa, tetapi sangat jarang digembar-gemborkan sebagai isu politik, apalagi dalam iklim paguyuban masyarakat lokal yang dicirikan oleh mengakarnya budaya tradisional. Meningkatnya kesadaran demokratis dalam bentuk jual beli kritik dan dialektika di ruang publik menuntut adanya kerja akomodatif supaya kritik menjadi dasar bagi iklim demokrasi yang lebih mantap.

Hemat saya, iklim demokrasi di desa perlu dihidupkan dengan mengakomodasi kerja politik dari aktor-aktornya. Pertama, pemerintah desa perlu membuka ruang yang seluas-luasnya bagi masukan yang produktif demi kemajuan pembangunan desa. Sikap antri-kritik sangat tidak diharapkan ada di sisi pemerintah desa supaya tidak ada tendensi memerintah secara otoriter yang berujung pada pilihan-pilihan koruptif. Dengan kata lain, kerja sama dengan semua pihak wajib dilakukan agar ide-ide konstruktif masyarakat dapat diakomodasi. Dalam kaitan dengan hal ini, forum-forum di desa perlu dihidupkan, bukan hanya dengan melempar isu di media sosial tanpa solusi lebih lanjut.

Kedua, kritikus kebijakan di desa tentu saja perlu mempertimbangkan terlebih dahulu substansi kritikannya agar tidak terkesan lahir dari sentiment pribadi terhadap aparat desa. Pertimbangan sebelum kritik meliputi kajian yang sistematis, bukan berdasarkan prasangka tak berdasar. Dengan begitu kritik yang dilontarkan dapat mewakili suara sebagian besar masyarakat yang tidak puas dengan proyek pembangunan aparat desa.

Kontur politik desa tentu saja tidak dapat terhindar dari kultur masyarakat tradisional yang menomorsatukan keajekan sosial dan mengabaikan ‘kegaduhan’ yang demokratis. Kendatipun demikian, saya tidak hendak mengatakan bahwa tradisi dan budaya menjadi hambatan bagi demokratisasi di desa. Dalam konteks budaya Manggarai, demokrasi sebenarnya bukan barang baru, ia sudah lahir dan tumbuh dalam budaya lonto leok dalam rangka membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hayat hidup seluruh masyarakat kampung.

Meski demikian, lonto leok lebih sering tampak sebagai mekanisme demokrasi liberal yang mementingkan kesepakatan ketimbang ‘ketidaksepakatan politis’ (dalam hal ini akomodasi terhadap suara minoritas yang tidak disetujui oleh mayoritas). Iklim demokrasi di desa hari ini perlu dihidupkan dengan membuka ruang yang lebar bagi ‘ketidaksepakatan’, atau dengan kata lain dengan membiarkan kritik bertumbuh kembang sebagai acuan bagi proyek pembangunan yang lebih baik. Sebab tanpa kritik, keputusan aparat desa tidak akan mempunyai pembanding, jadi bisa saja berjalan sesuai dengan kehendak segelintir orang saja. Partisipasi dalam pembangunan desa dapat dilakukan dengan menjadi oposisi bagi pemdes supaya tercapai keadilan yang setara bagi semua pihak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.