Pendidikan Mencerdaskan Bukan Mencederai

Sumber foto : Tulungagung TIMES

411 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini


Artikel ini merupakan  refleksi saya sebagai pendidik (guru) terhadap pendidikan. Akhir-akhir ini pendidikan sering dikaitkan dengan sekolah, alih-alih mengatakan guru sebagai pelaku utama. Tampaknya kita lupa bahwa pendidikan sejati bukan hanya urusan institusi sekolah. Sekolah hanya lembaga formal.

Pertanyaan provokatif menggantung di kepala, apakah pendidikan kita bertugas untuk mencerdaskan? Mengapa keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah tidak bekerja sama dalam mencerdaskan generasi bangsa? Lalu, akankah kita masih bergeming dan mengharapakan peserta didik akan cerdas dengan sendirinya?

Maka dari itu, menurut saya pendidikan harus menerapkan pola koordinasi yang aktif dan berkesinambungan  antara keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah.

Keluarga, Masyarakat, Sekolah dan Pemerintah.

Pertama, keluarga. Keluarga merupakan agen sosial awal dalam membentuk kepribadian anak. Pendidikan yang pertama dan utama ada di dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga sangat penting. Ketika keluarga tidak menerapkan pendidikan yang baik sesuai dengan perkembangan anak, bukan tidak mungkin pribadi anak akan terganggu.

Sejalan dengan itu, orang tua yang termasuk komponen utama dalam keluarga merupakan kunci utama dalam mempengaruhi perkembangan anak secara kognitif, afektif dan psikomotorik. Tidak ada pihak lain yang dapat menggantikan peran orang tua dengan seutuhnya. Kemampuan agen kunci dalam keluarga menjadi sangat urgen. Lebih lanjut, keberhasilan orang tua dalam memotivasi serta keberhasilan dalam studi terletak pada eratnya hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Hal ini dikarenakan anak dan orang tua memiliki kedekatan secara emosional. Peran penting keluarga dalam memotivasi juga sarat dengan faktor genetika. Orang tua merupakan tempat anak berlindung dan mendapat kedamaian melalui keselarasan antara ketertiban dan ketentraman dengan mempertimbangkan pengaruh-pengaruh yang datang dari luar rumah (Soekanto, Soerjono 2006: 392).

Di sini orang tua (keluarga) jangan menyalahkan anak, ketika anak nakal atau bertingkah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ingat! Refleksi demi memperbaiki metode-metode dalam mendidik harus ditata ulang. Dengan kata lain, revolusi mindset agar terjadi evolusi rasional seharusnya bukan hanya sebatas cita-cita semu.

Hemat saya, orang tua dan anak harus sama-sama berperan sebagai subyek (pelaku) serta memakai pola pendidikan yang bersifat persuasif. Bukan dengan pola pendidikan represif di mana orang tua sebagai subyek dan anak sebagai obyek (penderita).

Kedua, masyarakat. Masyarakat pada umumnya adalah tempat berkembangnya anak setelah keluarga. Di dalam lingkungan masyarakat, seyogyanya pribadi anak di didik sesuai dengan norma yang berlaku. Tapi, terkadang norma tersebut diabaikan atau dilalaikan, misalnya kurang ditanamkan sikap menghargai. Tindakan ini dapat melukai jati diri anak sebagai yang terdidik.

Tidak heran jika ada anak yang datang dari keluarga yang menjunjung tinggi etika kemudian berbalik arah karena sudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Bagi saya, problem utama ada di dalam lingkugan masyarakat. Saran saya, masyarakat harus bijak melihat situasi dan kondisi dari dalam keluarga, karena bagaimanapun pribadi anak merupakan tanggung jawab bersama.

Ketiga, sekolah. Sekolah merupakan lembaga resmi (formal) yang tujuannya mendidik anak menjadi pribadi yang capable di masa depan. Tetapi fakta yang terjadi sekarang ini, sekolah malah melahirkan generasi skrup-skrup yang dibutuhkan pasar. Ketika pasar tidak membutuhkan atau kalah bersaing maka pengangguran menjadi ladang basah. Tidak heran praktik nepotisme terjadi di mana-mana. Konsep the right men one the right place tidak lagi menjadi domain bagi penempatan pekerjaan.

Lebih jauh, muncul generasi pesimistis akan masa depan dan paham nihilisme terhadap sikap kritis dalam dunia pendidikan, generasi robot ada diseluruh pelosok negeri, kepatuhan buta dijunjung tinggi. Akar dari masalah ini adalah penerapan sistem pendidikan itu sendiri. Lazimnya, soal pilihan ganda masih tetap awet sampai saat ini, menebak tanpa mengerti jawaban yang dipilihnya adalah hal yang lumrah, artinya memilih tanpa dimengerti apa pilihannya (sebatas klise belaka). Ditambah lagi pendidikan tradisional tetap dilestarikan sampai abad ke 21 yaitu pendidikan yang menggurui serta belajar menghafal demi memuntahkan kembali saat ujian tiba.

Anehnya lagi, K 13 datang dengan metode HOTS (berpikir tingkat tinggi) yang hanya sebatas tempelan luar yang dibungkus sedemikian indah tapi penerapanya bobrok. Pertanyaan pun muncul, apakah dengan soal pilihan ganda siswa mampu berpikir tingkat tinggi? Mari kita berpikir kritis sebelum dikritik.

Senada denga itu, Paulo Freire mengajak kita untuk berpikir kritis, jeli dan waspada terhadap kebijakan pendidikan yang hampir selalu diwacanakan seakan-akan sesuatu yang objektif. Perubahan kebijakan pendidikan yang silih berganti bersama dengan pergantian menteri menunjukkan angin kuat berhembus dari arah mana. Lebih lanjut birokratisasi pendidikan lebih didahulukan dari pada pencerdasan kehidupan bangsa.

Keempat, pemerintah. pemerintah merupakan lembaga resmi yang dilahirkan oleh keluarga dan masyarakat. Di dalam lembaga pemerintahan ada sekolah. Sekolah bisa dikatakan perpanjangan tangan dari pemerintah, karena dengan bersekolah kita diakui bahwa kita manusia yang terdidik dengan mendapatkan titel ijazah. Namun, ijazah hanya menunjukan bahwa pribadi tertentu telah menyelesaikan studi atau sekolah tanpa melihat kualitas dari pribadi tersebut sebagai agen perubahan. Di sini, terlihat bahwa kebijakan dari pemerintah terhadap sistem pendidikan kurang mendatangkan kebajikan serta tidak diperhatikan dengan baik. Potret nyata kebobrokan terhadap sistem pendidikan bisa kita lihat saat perayaan kelulusan yang ditunjukan para siswa pasca pengumuman UN tingkat SMA dan sederajat di kabupaten Ende dengan mencoret seragam, melakukan konvoi secara berkelompok dan ugal-ugalan  dengan speda motor di jalanan (VoxNtt 13/05/2019). Di Maumere, euforia kelulusan dengan ugal-ugalan alhasil merepotkan polisi untuk mengamankan puluhan pelajar (Suara Sikka 13/05/2019) dan di Manggarai Timur kekerasan terhadap anak kembali terjadi (VoxNtt 15/05/2019). Bagi saya, mereka (siswa/i) hanyalah korban dari sistem pendidikan.

Penutup

Hemat saya kita harus menerapkan teori pendidikan (tindakan) dialogik dari Freire. Tindakan dialogik selalu bersifat kooperatif. Itu berarti adanya kesatuan antara pemimpin dan masyarakat dalam usaha memacu proses pembebasan dalam pendidikan.

Di sini, keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah harus berperan aktif serta kritis dalam membenah sistem pendidikan yang berlaku saat ini. Karena pengalaman serta pengamatan tidak cukup, diperlukan juga kejelian dalam melihat gerakan yang tidak selalu kasat mata dari sistem pendidikan. Kita juga harus menata kembali tujuan dan isi penerapan dari kurikulum yang berlaku. Tujuanya jelas, agar tercipta pendidikan yang kohesif dan progresif.

Penulis : Dedi Harsali|Guru SMP St. Maria Maumere|

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *