Sudah Pas Kah Caleg Daerah yang Anda Coblos ?

184 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini


Tabe o ite…
Hari-hari ini, situasi politik kita sedang ramai oleh pemilu presiden dan parlemen. Kalau diperkenankan menilai, saya cenderung menganggap pemilu legislatif di level lokal lebih penting didiskusikan ketimbang pilpres atau pileg pusat. Setiap hari kita menemui realitas lokal tempat para legislator kita berdiam, bekerja, tidur, berbohong, dan seterusnya. Mereka juga lebih penting karena usulan kebijakan anggaran, legislasi dan pengawasan yang mereka rancang dan eksekusi-lah yang menyangkut nasib kita di sini.
Persoalan air minum, jalan aspal, listrik, puskesmas, sekolah, tanah, tambang, dan lain-lain adalah kasus kita yang akan ditentukan oleh orang-orang yang duduk di parlemen lokal. Orang-orang yang kita pilih dan duduk di parlemen lokal menentukan harga barang, pembagian jatah jalan raya, air minum, dan lain-lain. Setiap lima tahun, kita memenuhi TPS untuk memilih mereka dengan harapan bahwa mereka akan menjadi penyambung lidah rakyat Manggarai Timur. Atau, mereka menjadi penerjemah vox Dei (suara Tuhan) melalui tangan kita yang mencoblos (vox populi).
Masalahnya adalah pemilu kita lakukan setiap lima tahun sekali. Setiap lima tahun sekali juga kita merasa menjadi tuan dari mereka yang tiap hari mengunjungi kita mebawa stiker. Setiap lima tahun itu kita dipertuan-agung oleh mereka yang suka tersenyum di baliho-baliho sepanjang jalan. Dari Wae Reno sampai Wae Mokel, baliho bertebaran, berisi foto-foto disertai caption kepahlawanan. “Siap Jungkir Balik Untuk Rakyat”, “Berjuang Untuk Rakyat”, “Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat”, “Menuju Matim Maju dan Seber”, dan seterusnya, adalah jargon kampanye mereka. Sepintas lalu, ada optimisme tentang keutamaan rakyat di atas kepentingan pribadi mereka.
“Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat”, (mungkin dikutip dari buku PPKN SMP) adalah kata-kata Abraham Lincoln, politisi terkemuka dan Presiden Amerika Serikat ke-16. Kekuasaan politik yang ada di kursi pemimpin, menurut Lincoln berasal dari rakyat, dimungkinkan oleh rakyat, dan digunakan untuk rakyat. Pemilu yang kita ikuti setiap lima tahun adalah lambang kekuasaan “dari rakyat”. Mereka hanya bisa duduk manis di kursi empuk parlemen Lokal karena kita tusuk mereka di bilik suara. Caleg yang tidak banyak ditusuk tidak bisa nikmati kursi di parlemen.


Skenario “Joak” Calon
Kalau “dari rakyat” sudah jelas kita buat, masalahnya muncul dari “oleh rakyat”. Apakah kebijakan tentang air minum ditentukan oleh rakyat? Apakah kebijakan tambang dibuat oleh rakyat? Apakah pendirian sekolah-sekolah, pembangunan jalan, listrik, jembatan, dan seterusnya ditentukan oleh rakyat? Kalau “oleh rakyat” bermasalah, apalagi “untuk rakyat”. Mereka menerjemahkan “pembangunan” menggunakan kosakata dari kamus penguasa, yaitu menentukan apa yang pas untuk masyarakat. Mereka merancang pembangunan dengan otak mereka sendiri. Tujuannya jelas, supaya tidak terlalu banyak anggaran untuk masyarakat, dan semakin banyak uang masuk ke saku mereka. Skenario “joak” dimulai dari kampanye, tatap muka di “Mbaru Gendang”, dan selebaran penuh “joak” di baliho pinggir jalan atau media sosial.
Kebijakan pembangunan adalah hasil dari tombo “joak” di antara mereka. “Joak” sebagai strategi pembohongan masyarakat dipakai juga dalam pertarungan kepentingan antar-elite. Bos-bos lokal muncul dengan mengendalikan proses politik di ruang sidang sekaligus mengendalikan proses eksekusi kebijakan di lapangan.
Orang-orang kaya muncul sebagai berikut: Untuk memenangkan pertarungan pemilu (pileg/pilbup), uang harus digelontorkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari mana uang itu berasal? Dari pengusaha! Setelah menang, utang politik dikembalikan, baik dalam bentuk uang hasil korupsi di kantor, maupun dalam bentuk korupsi proyek. Tender proyek dimenangkan oleh orang-orang kaya yang membantu waktu pemilu. Pengusaha menyediakan modal finansial, penguasa membalasnya dengan modal politik. Klop!
Lalu apa “untuk rakyat?” “Untuk rakyat” adalah bentuk tipuan. Nama rakyat dibawa ke ruang sidang dalam pembahasan anggaran, regulasi, dan pengawasan tetapi bukan untuk kepentingan rakyat. Proyek-proyek dibagi-bagi di antara para pemasok bahan bakar politik waktu pemilu (pengusaha/kontraktor). Fungsi anggaran dijadikan fungsi pemenuhan saku dalam mekanisme kerja sama di antara mereka. Fungsi legislasi dibuat untuk kepentingan mereka, misalnya supaya aturan tidak terlalu mengikat kontraktor untuk bekerja secara baik. Fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal karena tidak ada yang diawasi dan mengawasi. Semuanya menjadi pemeran proyek, menjadi pemain anggaran.
Buktinya, air minum tetap sulit diakses di kaki Gunung Ranaka yang berkelimpahan air. Jalan aspal menjadi mimpi yang boleh dibilang mustahil tercapai di Elar Selatan, jembatan menjadi alat politik waktu pemilu tanpa realisasi pasca pemilu, rumah-rumah warga tetap gelap gulita sementara rumah mereka bergelimang cahaya, sekolah-sekolah dibangun tanpa ketersediaan guru yang sesuai, dan seterusnya.


Bergerak aktif
Tabe, masyarakat Matim. Situasi yang saya gambarkan ini tidak jauh dari realitas hidup di kampung kita. Kita merasa susah, tetapi kita terus memilih mereka, entah karena hubungan keluarga atau karena asupan uang. Mereka punya uang banyak, dan dengan itu mereka mudah mencapai parlemen. Kita tidak dapat apa-apa!
Mari kita bergerak bersama. Tabeite.com mengajak kita menjadi masyarakat yang sadar, yang tidak hanya memilih selama lima menit di TPS tetapi menentukan nasib kita sendiri setiap hari. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Kita harus bergerak aktif. Jika mereka tidak mampu menjadi pengawas, kita harus menjadi pengawas. Sebab demokrasi adalah persoalan kontrol kita terhadap kinerja mereka.
Saudara-saudara generasi muda Matim, tidak ada jalan lain yang perlu selain kita bergerak bersama mewadahi aspirasi kita demi kemajuan Matim. Kerja sama kita tidak boleh seperti mereka yang bekerja pragmatis, berkawan dalam koalisi korupsi demi kepentingan pribadi dan golongannya. Kerja sama kita harus tulus dalam panduan cita-cita menuju Matim yang maju.

Skenari “Joak” Calon
Kalau “dari rakyat” sudah jelas kita buat, masalahnya muncul dari “oleh rakyat”. Apakah kebijakan tentang air minum ditentukan oleh rakyat? Apakah kebijakan tambang dibuat oleh rakyat? Apakah pendirian sekolah-sekolah, pembangunan jalan, listrik, jembatan, dan seterusnya ditentukan oleh rakyat? Kalau “oleh rakyat” bermasalah, apalagi “untuk rakyat”. Mereka menerjemahkan “pembangunan” menggunakan kosakata dari kamus penguasa, yaitu menentukan apa yang pas untuk masyarakat. Mereka merancang pembangunan dengan otak mereka sendiri. Tujuannya jelas, supaya tidak terlalu banyak anggaran untuk masyarakat, dan semakin banyak uang masuk ke saku mereka. Skenario “joak” dimulai dari kampanye, tatap muka di “Mbaru Gendang”, dan selebaran penuh “joak” di baliho pinggir jalan atau media sosial.
Kebijakan pembangunan adalah hasil dari tombo “joak” di antara mereka. “Joak” sebagai strategi pembohongan masyarakat dipakai juga dalam pertarungan kepentingan antar-elite. Bos-bos lokal muncul dengan mengendalikan proses politik di ruang sidang sekaligus mengendalikan proses eksekusi kebijakan di lapangan.
Orang-orang kaya muncul sebagai berikut: Untuk memenangkan pertarungan pemilu (pileg/pilbup), uang harus digelontorkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari mana uang itu berasal? Dari pengusaha! Setelah menang, utang politik dikembalikan, baik dalam bentuk uang hasil korupsi di kantor, maupun dalam bentuk korupsi proyek. Tender proyek dimenangkan oleh orang-orang kaya yang membantu waktu pemilu. Pengusaha menyediakan modal finansial, penguasa membalasnya dengan modal politik. Klop!
Lalu apa “untuk rakyat?” “Untuk rakyat” adalah bentuk tipuan. Nama rakyat dibawa ke ruang sidang dalam pembahasan anggaran, regulasi, dan pengawasan tetapi bukan untuk kepentingan rakyat. Proyek-proyek dibagi-bagi di antara para pemasok bahan bakar politik waktu pemilu (pengusaha/kontraktor). Fungsi anggaran dijadikan fungsi pemenuhan saku dalam mekanisme kerja sama di antara mereka. Fungsi legislasi dibuat untuk kepentingan mereka, misalnya supaya aturan tidak terlalu mengikat kontraktor untuk bekerja secara baik. Fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal karena tidak ada yang diawasi dan mengawasi. Semuanya menjadi pemeran proyek, menjadi pemain anggaran.
Buktinya, air minum tetap sulit diakses di kaki Gunung Ranaka yang berkelimpahan air. Jalan aspal menjadi mimpi yang boleh dibilang mustahil tercapai di Elar Selatan, jembatan menjadi alat politik waktu pemilu tanpa realisasi pasca pemilu, rumah-rumah warga tetap gelap gulita sementara rumah mereka bergelimang cahaya, sekolah-sekolah dibangun tanpa ketersediaan guru yang sesuai, dan seterusnya.


Bergerak aktif
Tabe, masyarakat Matim. Situasi yang saya gambarkan ini tidak jauh dari realitas hidup di kampung kita. Kita merasa susah, tetapi kita terus memilih mereka, entah karena hubungan keluarga atau karena asupan uang. Mereka punya uang banyak, dan dengan itu mereka mudah mencapai parlemen. Kita tidak dapat apa-apa!


Mari kita bergerak bersama. Tabeite.com mengajak kita menjadi masyarakat yang sadar, yang tidak hanya memilih selama lima menit di TPS tetapi menentukan nasib kita sendiri setiap hari. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Kita harus bergerak aktif. Jika mereka tidak mampu menjadi pengawas, kita harus menjadi pengawas. Sebab demokrasi adalah persoalan kontrol kita terhadap kinerja mereka.
Saudara-saudara generasi muda Matim, tidak ada jalan lain yang perlu selain kita bergerak bersama mewadahi aspirasi kita demi kemajuan Matim. Kerja sama kita tidak boleh seperti mereka yang bekerja pragmatis, berkawan dalam koalisi korupsi demi kepentingan pribadi dan golongannya. Kerja sama kita harus tulus dalam panduan cita-cita menuju Matim yang maju.

Penulis : Anno Susabun | Mahasiswa Filsafat Ledalero |

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *